Pemuda NU Itu Aset yang Tak Ternilai

Secara akademis, banyak pemuda NU yang jenjang pendidikannya cukup tinggi. Namun tidak sedikit di antara mereka yang kepeduliannya kepada NU cenderung menipis. Padahal secara manajemen, NU belum benar-benar mapan. Untuk mengurai masalah ini, wartawan Khidmah Zubairi El-Karim dan Abd Rafik mewawancarai Ketua Tanfidziyah PCNU Sumenep, K.H. Panji Taufieq.

 

Bagaimana Kiai melihat anak muda NU sekarang?

Bagi saya, anak muda NU tetaplah sebagai aset yang tak ternilai. Kita yang sudah tua ini sesungguhnya tidak memiliki NU. Pemilik sah NU itu, ya anak muda. Kita hanya pinjam NU kepada kaum muda. Kita, cepat atau lambat, akan berpulang ke hadirat Allah. Nah, siapa yang akan menggantikan kita, kalau bukan anak muda NU.

Berarti kaderisasi NU sangat penting, Kiai. Apa saja tantangannya?

Ada tantangan ke dalam dan keluar. Ke dalam, artinya pada diri pelajar (pemuda NU) itu sendiri. Para pelajar di pesantren sekarang kan, disibukkan oleh berbagai mata pelajaran wajib dari kurikulum luar pesantren. Selain kewajiban kurikulum tadi, ada juga kewajiban OSIS, PMR, Pramuka, dan kewajiban lain di sekolah, sehingga kita tidak mudah menggerakkan generasi muda NU agar mengerti NU. Tapi ada hal menggembirakan, dimana PCNU melalui komunikasi dengan beberapa Pengurus MWC NU, berniat membentuk Komisariat IPNU-IPPNU secara menyeluruh di berbagai lembaga-lembaga pendidikan dan Pesantren. Komisariat ini penting, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa daripada tidak ada IPNU-IPPNU di lembaga pendidikan dan pesantren, lebih baik tidak ada OSIS. Paling tidak, pembentukan komisariat ini sebagai upaya pengenalan, agar anak muda NU tahu apa itu NU.

Tantangan dari luar, apa saja?

Tantangan dari luar antara lain, maraknya media dan hiburan yang merasuki pelajar kita. Zaman sekarang kan, berbeda dengan dulu. Dulu jarang ada media dan hiburan. Paling kalau ada, ludruk, orkes, itupun paling sebulan sekali. Tapi sekarang, tantangannya itu 24 jam penuh anak muda dihadapkan dengan media, mulai dari TV, HP, internet, dan lain-lain.

Selain itu, tantangan lainnya adalah masuknya faham, ajaran, atau aliran yang berkembang bebas sejak era Reformasi 1998. Tapi itu memang sebuah keniscayaan, karena waktu tidak bisa diputar ulang. Ditambah lagi dengan Otonomi Daerah yang sebenarnya bisa bernilai positif. Daerah yang mayoritas warganya orang NU, mestinya bisa mengurus pendidikan‘ala thariqati ahlis sunnah waljamaah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Otonomi Daerah justru mendorong Kurikulum Pendidikan Nasional merasuk ke relung-relung pesantren, sehingga banyak pesantren yang semakin mengabaikan pendidikan Aswaja milik kita. Akibatnya, faham Wahabi semakin menguasai anak muda. Dulu, pada jamannya K.H. Wahab Hasbullah, kita menentang Wahabi, dimana Wahabi saat itu masih ada di Makkah. Sekarang, Wahabi sudah berada di depan hidung kita, apakah kita mau tinggal diam?

Sebenarnya, apa bahaya Wahabi bagi anak muda NU?

Secara akidah, faham Wahabi itu sangat beda dengan kita. Mereka tidak mau kepada shahabat-sahabat Rasulullah, bahkan makam Rasulullah pun mau digusur. (Para ulama salaf juga dikritik habis-habisan). Kita tahu, jasa NU yang amat menyejarah adalah keberhasilan NU mempertahankan masjid Nabawi tetap tegak berdiri. Kalau yang semisal ini tidak dikenalkan kepada anak muda NU, maka anak muda kita tidak akan tahu pada sejarah perjuangan leluhurnya.

Sejauh ini, apa yang telah dilakukan PCNU untuk membentengi akidah kaun muda?

Alhamdulillah, secara organisasi, PCNU Sumenep sudah berupaya membentengi dengan menyelenggarakan berbagai dialog ke-NU-an dan ke-Aswaja-an, baik berupa seminar, halaqah, atau pengajian-pengajian. Itu sudah (terlaksana) hampir 20 kali. Nara sumbernya mulai dari PBNU, PWNU, dan PCNU; mulai dari mendatangkan KH. Malik Madani, KH. Masdar Farid Mas’udi, KH. Miftahul Akhyar, K.H. Mutawakkil Allallah, Gus Abdullah Syamsul Arifin, K.H. Muhyiddin Abdus Shamad, K.H. Marzuqi, KH. Musthafa Bisri, Kacung Marijan, dan banyak lagi. Sekalipun mungkin difahami sebagai upaya yang tidak sistemik dan tidak sistematis, setidaknya saya menganggap bahwa secara umum itu penting dilakukan. Selebihnya, harus ada upaya-upaya membangun program kegiatan yang lebih sistematis.

Alhamdulillah juga, PCNU sudah mengirim kader NU untuk mengikuti Diklat ke PBNU seminggu penuh, siang malam. Nah, dalam waktu dekat ini, mereka akan melanjutkan melatih kader-kader NU di cabang. Modul dan nara sumbernya sudah siap. Ada riyadhahnya juga, ada juga latihan baris-berbaris, agar pengurus NU belajar disiplin; agar tidak ada anggapan kalau datang terlambat itu NU, kalau tepat waktu itu bukan NU. Yang belum siap ini, iklim pesertanya. Saya tahu pengurus NU kalau diajak pelatihan, tidak bisa penuh satu hari, apalagi seminggu. Kami mencoba mencari cara agar peserta pelatihan itu dapat betah berada di lokasi pelatihan. Dalam Diklat itu, satu angkatan diambil 30 orang. Kalau ada Diklat sekali saja setahun, maka dalam waktu 3 tahun kita sudah memiliki 90 kader NU militan di berbagai daerah. Kelak, diharapkan mereka bisa menjadi penggerak NU yang militan di tengah-tengah masyarakat.

Pemuda NU tidak mengenal NU. Ini fenomena apa, Kiai?

Itu bagian dari fakta bahwa kita belum benar-benar memikirkan NU secara struktural. Yang hidup dan berkembang luar biasa itu masih NU secara kultural. Tirakat para kiai mengislamkan warga agar mengenal Islam ala thariqatu ahlis sunnah waljamaah itu luar biasa. Tapi ketika bicara NU secara struktural, kita ini lemah. Saya contohkan diri saya saja. Saya keliling ke sana ke mari ngurus NU, tapi NU struktural belum juga baik. Hal ini menandakan bahwa kita belum sungguh-sungguh mengurus NU. Dulu, saya sering mendampingi mantan Rais Syuriyah PCNU almarhum K.H. Ishamuddin AS. Kalau beliau tidak bisa hadir ke suatu acara atau rapat NU, beliau pasti selalu minta diijinkan kepada forum rapat melalui saya. Coba kita refleksikan dengan diri kita sekarang. Kita ini kalau tidak mau hadir rapat, ya tidak ada pemberitahuan apa-apa.

NU kultural itu kan, jamaah (warga). Sedangkan NU struktural itu jam’iyah (organisasi). Jadi, sekarang perlu keseimbangan. Di samping kesungguhan kiai-kiai kita dalam berjuang membangun kultur, kita (pengurus NU) juga harus bersungguh-sungguh membangun NU dari sisi struktur.

Sebenarnya, adakah jenjang kaderisasi dalam struktur NU?

Jenjang kaderisasi di NU secara struktural ya, jelas ada. Gerbang awalnya melalui PAC IPNU–IPPNU, diteruskan ke PAC GP Ansor atau PAC Fatayat, kemudian ke Pengurus NU dan Muslimat. Bahkan melalui gerakan kemahasiswaan PMII sekalipun, ada. Tapi, ketika melihat kenyataan yang ada, saya rasa kok, sepertinya tidak sengaja dibuat oleh NU untuk sebuah penjenjangan. (Pembentukan badan otonom tersebut) sepertinya semata karena tuntutan AD-ART, maka dibentuklah IPNU-IPPNU, Fatayat-Ansor itu.

(Gejala ini) tidak hanya terjadi di Pusat, Wilayah, dan Cabang, bahkan di Kecamatan dan Ranting pun lahirlah nama IPNU-IPPNU itu. Tapi dalam tataran aplikatif, sepertinya tidak sungguh-sungguh dijadikan gerbang kaderisasi atas kesadaran menggerakkan kelompok-kelompok ini secara baik.

Ada yang mengatakan, NU tidak penah mengenal jenjang karir, karena ulama muncul kapan saja dan di mana saja. Pendapat kiai?

Secara kultur iya, karena tidak mungkin ulama dibuat; ulama itu hanya lahir dari tempaan-tempaan (riyadlah) yang bersifat sangat pribadi. Tapi secara struktur tidak bisa begitu. NU sebagai perancang organisasi di berbagai tingkatan, harus melakukan penjenjangan karir yang jelas sebagai upaya mematangkan kaderisasi. Bahkan menurut saya, ulama itu perlu dicetak juga, dalam batas-batas kemampuan manusia.

Kiai sering mengatakan bahwa mengurus NU itu tidak bisa sambil lalu. Maksudnya?

Maksudnya ya, ngurus NU itu harus sungguh-sungguh. Saya dua tahun setengah ini ngurus NU, sepertinya masih setengah-setengah, hanya menjadi sambilan untuk pekerjaan wajib di rumah. Saya ingin ke depan, pengurus NU di semua tingkatan memang hanya mengurus NU. Bukan pengurus yang malah menjadi urusan. Di Syuriyah mungkin masih bisa ada tolerasi, tapi di Tanfidziyah, kita harus mencari orang-orang yang memang memiliki waktu yang cukup untuk mengurus NU. Sekurang-kurangnya harus ada kontrak kesediaan untuk benar-benar memikirkan NU. Kalau mau jadi pengurus NU, kira-kira berapa hari bisa masuk kantor, agar keberadaan NU benar-benar dirasakan secara nyata oleh warga. (Zbr- Fiq)