Oleh : Ach Zainurrizal
Membahas dinamika warga Nahdliyin di pelosok desa memang selalu menarik, karena di sanalah "akar rumput" sesungguhnya berada. Namun, harus diakui ada semacam diskoneksi antara program-program besar yang dirancang oleh pengurus pusat (PCNU) atau wilayah (MWCNU) dengan realitas masyarakat di tingkat ranting (desa).
Berikut adalah opini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya respons atau keterlibatan warga NU di pelosok terhadap program-program formal organisasi:
1. Masalah "Bahasa" dan Elitisme Program
Seringkali, program yang diturunkan dari pusat menggunakan narasi yang terlalu akademis, teknis, atau bersifat makro (seperti digitalisasi organisasi, kemandirian ekonomi skala besar, atau isu geopolitik).
- Realitas di Desa: Warga lebih membutuhkan solusi praktis untuk gagal panen, akses kesehatan, atau sekadar keberlangsungan pengajian rutin.
- Dampaknya: Program dianggap sebagai "milik orang kota" atau pengurus saja, bukan milik warga.
2. Lemahnya Jalur Komunikasi Organisasi (Struktural vs Kultural)
NU memiliki dua kekuatan: Struktural (pengurus dari pusat sampai desa) dan Kultural (kiai kampung, pengasuh langgar, dan tokoh masyarakat).
- Banyak program hanya berhenti di level Cabang (Kabupaten) atau Majelis Wakil Cabang (Kecamatan) karena keterbatasan SDM untuk melakukan sosialisasi ke tingkat Ranting (Desa).
- Warga di pelosok jauh lebih patuh pada instruksi Kiai Kampung secara langsung daripada membaca surat edaran atau mengikuti kampanye di media sosial. Jika pengurus struktural tidak menggandeng kiai lokal, program tersebut akan "layu sebelum berkembang."
3. Kendala Ekonomi dan Logistik
Warga NU di pelosok umumnya bekerja di sektor agraris atau buruh kasar.
- Prioritas Hidup: Bagi mereka, mengikuti program organisasi yang menyita waktu seringkali berbenturan dengan waktu mencari nafkah.
- Infrastruktur: Akses internet yang tidak merata membuat program-program berbasis aplikasi atau digital seringkali tidak menyentuh warga desa, sehingga mereka merasa teralienasi dari perkembangan terbaru organisasi.
4. Pola Pikir "NU adalah Amaliah, Bukan Administrasi"
Bagi warga di pelosok, menjadi NU adalah tentang cara beribadah (tahlilan, manaqiban, diba'an), bukan tentang kartu anggota (Kartanu) atau tertib administrasi organisasi.
- Mereka merasa sudah "sangat NU" meski tidak tahu apa program kerja pengurusnya.
- Hal ini membuat loyalitas mereka bersifat emosional-spiritual, bukan organisatoris-praktis.
Solusi dan Harapan ke Depan
Untuk memperkuat keterlibatan warga desa, pengurus NU dan jajarannya perlu melakukan Redesain Program dengan pendekatan:
- Bottom-Up: Mendengarkan kebutuhan desa sebelum meluncurkan program.
- Pendekatan Kesejahteraan: Program harus menyentuh urusan "perut" dan "kantong" warga, seperti koperasi tani atau distribusi pupuk, bukan sekadar seremonial.
- Memperkuat Ranting: Menjadikan pengurus tingkat desa sebagai ujung tombak, bukan sekadar penonton dari kebijakan pusat.
Kesimpulan: Lemahnya warga desa terhadap program NU bukanlah karena kurangnya rasa memiliki (sense of belonging), melainkan karena kurangnya relevansi program tersebut dengan denyut nadi kehidupan mereka sehari-hari. Jika NU ingin kuat secara organisasi, maka desa harus dijadikan subjek pembangunan, bukan sekadar objek sosialisasi.
Penulis : Ach Zainurrizal
Editor : Novas
- Lemahnya Nahdliyin Plosok Desa, Terhadap Program NU
- PAC JQH NU Pragaan Gelar Penyegaran Pengurus dan Matangkan Pelatihan Tahsinul Qur’an Gelombang II
- Pragaan Gelar Istighatsah, Instruksi PCNU Sumenep Sambut Pelantikan Pengurus Masa Khidmat 2026–2031
- PRNU Prenduan terus Istiqomah Gelar Lailatul Ijtima’, perkuat Jam’iyah dan Jama’ah
- Pererat Ukhuwah, Ketua MWCNU Pragaan Hadiri Rutinitas ‘NGAOP’ di Pakamban Daya